Awal Terbentuknya Kerjasama Maritim Indonesia dan Jepang
Indonesia merupakan negara perairan yang memiliki sumber daya kelautan yang berlimpah, sehingga dapat mendukung pengelolaan sektor wilayah laut melalui kerjasama. Perairan Indonesia yang luas membuat banyak persoalan yang terjadi seperti adanya penangkapan ikan ilegal, pembajakan laut, dan banyak terjadi kasus kejahatan seperti peredaran narkoba lewat jalur laut. Permasalahan ini menjadi tantangan bagi Indonesia.
Sebagai negara berkembang yang memiliki wilayah yang luas, tentunya tidak lepas dari kerjasama dengan negara lain. Seperti halnya dengan manusia yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain, bagitu juga negara yang pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam bidang maritim, Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang. Indonesia dan Jepang memiliki sejarah dalam pembentukan kerjasama. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan negara jajahan Jepang.
Sejak awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menjadi negara kepulauan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sudah melakukan kerjasasama dengan Jepang seperti penandatangan perjanjian pasca kemerdekaan. Perjanjian itu tidak hanya membuka hubungan diplomatik, tetapi juga menjadi fondasi bagi kolaborasi ekonomi dan strategis di tahun-tahun berikutnya.
Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang maritim dengan membentuk forum bernama Japan-Indonesia Maritime Forum. Forum ini dibentuk untuk membahas mengenai kerjasama dalam sektor keamanan, pembangunan ekonomi maritim, pembangunan infrastruktur maritim, dan pelatihan dalam bidang maritim. Kerjasama ini terbentuk akibat adanya persamaan kepentingan dan permasalahan yang sedang terjadi.
Pertemuan 2+2 Indonesia dan Jepang sebagai Arena Konsolidasi Kepentingan Maritim
Indonesia dan Jepang pada tahun 2015 melakukan pertemuan 2+2 antara menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia dengan menteri pertahanan dan menteri luar negeri Jepang. Sebagai dua negara maritim, tentu pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan kerjasama maritim.
Jika dilihat dari dua negara ini mereka membentuk kerjasama akibat adanya persoalan yang sama seperti terjadinya kejahatan lintas batas lewat jalur perairan. Kerjasama ini diharapkan keduanya dapat bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas keamanan maritim dan meminimalisir terjadinya kejahatan lintas batas.
Dalam pertemuan 2+2 ini dapat dilihat bahwa Jepang menginginkan kerjasama dikarenakan Indonesia pada saat merupakan ketua Indian Ocean Rim Association (IORA). Dengan adanya kekuatan indonesia dalam organisasi ini tentunya tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia tetapi juga bagi Jepang sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia.
Organisasi ini dapat dikatakan sebagai jembatan untuk mewujudkan kepentingan besar dalam stabilitas dan keamanan wilayah perairan Jepang melalui Indonesia sebagai aktor sentral dalam isu keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia.
Jepang berupaya untuk memperluas pengaruhnya dan memastikan stabilitas jalur perdagangan serta keamanan wilayah Indo-Pasifik termasuk samudra Hindia yang menjadi jalur penting bagi ekonomi Jepang. Posisi Indonesia sebagai ketua IORA memungkinkan Jepang mengartikulasikan kepentingan strategisnya di kawasan melalui kerjasama bilateral. Jepang memanfaatkan Indonesia untuk memastikan jalur perdagangannya tetap aman dan stabil.
Indonesia dan Jepang berencana melakukan pertemuan 2+2 yang kedua. Namun, pada 10 Januari 2020 pertemuan yang dihadiri oleh menteri luar negeri Indonesia dan menteri luar negeri Jepang yang diadakan di Jakarta, bukan bagian dari pertemuan 2+2, melainkan hanya pertemuan antarnegara.
Pertemuan ini membahas mengenai kerjasama bidang maritim, ekonomi, pertahnan, dan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun, Indonesia dan Jepang berencana melakukan pertemuan 2+2, tetapi kesepakatan dan juga tujuan kerjasamanya telah dicapai ditanggal tersebut.
Pertemuan kedua ini dapat, Indonesia ingin melakukan bekerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga kerjasama dibidang maritim seperti bantuan teknis dengan BAKAMLA. Dalam pertemuan ini, Indonesia justru mempunyai banyak keinginan dalam kerjasama ini.
Tetapi perlu disadari secara logis bahwa Jepang pasti mempunyai tujuan baik untuk membantu Indonesia lewat kerjasama ini, tetapi tidak dapat dipungkirin jika Jepang melakukan kerjasama ini kalau tidak ada tujuan strategisnya.
Jepang ingin menyeimbangkan kekuatan China. Indonesia sebagai negara netral yang tidak berpihak pada China maupun Amerika Serikat, dianggap Jepang dapat menjadi partner kerjasama yang kuat.
Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang maritim contohnya ketua IORA, menjadi anggota IMO. Pemimpin agenda di ASEAN Maritime Forums, dan penggagas AOIP. Jadi, tidak dapat dipungkirkan Jepang disini mempunyai kepntingan dengan cara mendekati Indonesia.
Indonesia kembali melakukan pertemuan 2+2 di bulan ini tepatnya pada tanggal 17 November 2025 kemarin. Pertemuan yang diadakan di Tokyo ini dihadiri oleh menteri pertahanan dan menteri luarnegeri Indonesia dan Jepang.
Pertemuan ini membahas mengenai kesepatakan untuk melakukan kerjasama bidang pertahanan untuk mewujudkan Free Open Indo-Pasific. Keempat menteri ini juga membahas kerjasama keamanan karena melihat situasi regional saat ini diharapkan kerjasama ini dapat membantuk mempertahankan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum.
Dalam Kerjasama bilateral ini, Jepang telah memberikan banyak bantuan kepada Indonesia seperti pemberian kapal patroli melalui ODA dari Jepang ke Indonesia sejak pertemuan 2+2 sebelumnya, pemberian kapal patroli yang memiliki teknologi berkecepatan tinggi.
Jepang telah memberikan bantuan yang cukup besar bagi Indonesia. Jadi tidak mungkin jika Jepang tidak meminta timbal balik yang setara atau lebih kepada Indonesia untuk membantu Jepang memperluas pengaruhnya pada bidang maritim dikawasan Indo-Pasifik.
Pertemuan ini juga membahas kerjasama dalam bidang alutsista dan teknologi pertahanan yang telah ditandatangani pada pertemuan 2+2 sebelumnya. Dalam pertemuan ini juga keempat menteri memberikan perhatian secara tidak langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan dan Timur, situasi di Korea Utara, Timur Tengah, dan Myanmar.
Dalam hal ini, Jepang meminta kerjasama dan pengertian dari Indonesia terhadap masalah penculikan warga negara Jepang dikarenakan peristiwa ini berkaitan dengan keamnan nasional, reputasi pemerintah Jepang, dan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.
Kepentingan Stategis Jepang di Balik Kerjasama Maritim dengan Indonesia
Melihat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, tidak mungkin jika keduanya tidak memiliki kepentingan nasional masing-masing. Kerjasama pasti terjadi dikarenakan adanya keuntungan yang menjadi acuan bagi kedua negara.
Tidak mungkin jika hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang terbentuk akibat adanya sejarah historis kedua negara tersebut, melainkan dikarenakan adanya kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, keamanan maritim, dan pertahanan negara.
Jepang sebagai negara maju yang melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia yang masih menjadi negara berkembang saat ini, tentunya dibalik ini semua ada kepentingan negara maju dikarenakan melihat negara berkembang mempunyai keterikatan dengan negara besar lainnya.
Meskipun negara berkembang seperti Indonesia mempunyai kepentingan banyak dengan Jepang, tentu tidak menutup kemungkinan negara maju juga mempunyai kepentingan yang sama.
Tidak ada namanya kerjasama jika keuntungan yang diperoleh tidak seimbang, pastinya untuk mencapai keseimbangan tersebut setiap negara yang melakukan kerjasama pasti mempunyai strategi tanpa diketahui oleh pihak yang menjadi partnernya.
Indonesia melihat Jepang sebagai negara maju, modern, dan memiliki kemampuan teknologi yang lebih canggih terutama dalam bidang pertahanan. Jepang memiliki kapal canggih berkecepatan tinggi.
Jepang memberikan hibah kapal untuk membantu keamanan maritim Indonesia dan Jepang. Pemberian hibat ini dilakukan lewat dialog strategis pada pertemuan 2+2. Pemberian kapal ini tentunya diarahkan kepada instansi maritim Indonesia dan Jepang seperti Bakamla dan TNI.
Jepang tidak mungkin secara sukarela memberikan kapal tersebut kepada Indonesia selain adanya kerjasama bilateral. Jika diamati dari sejaral Indonesia yang pernah menjadi ketua IORA pada tahun 2015, di mana organisasi tersebut mendorong keamnan maritim, ekonomi biru, pemberdayaan perempuan dalam maritim, dan penanggulangan kejahatan lintas batas.
Posisi Indonesia sebagai ketua IORA memberikan pengaruh diplomatik yang signifikan pada isu-isu maritim di kawasan samudra hindia.
Samudra Hindia merupakan jalur perdagangan Jepang menuju Afrika, Eropa dan Timur Tangah. Jika Jepang secara tidak langsung mempunyai hubungan yang erat dengan Indonesia yang pada saat itu menjadi ketua IORA, pastinya ada salah kebijakan yang dibuat Indonesia yang dapat merugikan Jepang lewat jalur laut ini. Mungkin bisa saja Indonesia membatasi atau menutup jalur yang biasanya dilintasi oleh Jepang.
Jika melihat terjadinya kerjasama ini, tentunya kedua negara ini mempunyai kepentingan dengan porsi yang sama. Indonesia memanfaatkan Jepang dikarenakan negara maju yang memiliki teknologi canggih dan Jepang memanfaatkan Indonesia sebagai Jembatan dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik terutama peran Indonesia sebagai aktor sentral dalam isu keamanan maritim.
Indonesia dan Jepang telah menjalin kerjasama yang cukup lama, mulai dari awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Tetapi hubungan yang erat melalui pertemuan 2+2 untuk pertama kalinya berlangsung pada 17 Desember 2015 tetap ditahun yang sama saat Indonesia menjadi ketua IORA pada 23 Oktober 2015. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Jepang memanfaatkan Indonesia sebagai mitra strategisnya dalam bidang maritim.
Dibalik kerjasama Indonesia dan Jepang yang mendapatkan keuntungan strategis adalah Jepang. Walaupun keduanya memiliki keuntungan stategis, tetapi Jepang disini lebih banyak mendapatkan keuntungan dikarenakan Jepang mendapat akses strategis melalui Indonesia terutama dalam perdagangan global.
Dengan melakukan kerjasama bilateral ini, Jepang mendapatkan jalan alternatif untuk memdapatkan pengaruhnya tanpa harus berhadapan langsung dengan China yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan Jepang.
Selain itu juga, melalui kerjasama ini Jepang berhasil mengamankan jalur energi dan ekonominya dikarenakan 80% impor energinya melewati Samudra Hindia yang menjadi rute penting bagi perdagangan Jepang. Melalui Jalur ini, Jepang dapat menguirangi resiko dampak geopolitik di Sri Lanka, India, dan Timur Tengah. Keutungan yang diperoleh oleh Jepang ini jauh lebih strategis dibantingkan keuntungan Indonesia.
Bantuan hibah kapal yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia bukan semata sebagai hadiah dari kerjasama bilateral yang memiliki hubungan yang erat, tetapi upaya ini merupakan investasi geopolitik yang dilakukan oleh jepang untuk mendapatkan keuntungan politik yang tinggi dan penguatan pengaruh maritim Jepang.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, jelas Jepang lebih banyak mendapat keuntungan jangka panjang sedangkan Indonesia hanya mendapatkan bantuan teknis dan keuntungan jangka menengah.
Dapat dilihat bahwa kerjasama ini yang paling mendapatkan keuntungan strategisnya adalah Jepang. Indonesia dimanfaatkan Jepang sebagai mita kunci untuk memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik untuk mengamankan jalur maritimnya sebagai pusat perdagangan Jepang. Melalui kerjasama ini Indonesia juga mendapatkan keuntungan dalam bentuk bantuan teknis, tetapi Jepang jauh lebih besar manfaatnya dalam kepentingan geopolitiknya.
Penulis: Restya Meisa Putri
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Kementerian Pertahanan. (2025). Pertemuan 2+2 di Tokyo, Menhan RI Sjafrie: Indonesia-Jepang Tingkatkan Kemitraan Strategis Menjadi DCA. https://www.kemhan.go.id/2025/11/18/pertemuan-22-di-tokyo-menhan-ri-sjafrie-indonesia-jepang-tingkatkan-kemitraan-strategis-menjadi-dca.html
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2020). Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Ministerial-Level Strategic Dialogue). https://www.id.emb-japan.go.jp/news20_03.html
Asdiarti, Riwana & Nurjannah Abdullah. (n.d.). Strategi Kerja Sama Keamanan Maritim Indonesia-Jepang dalam Penanganan Illegal, Unreported, and Unregulated Finishing di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar, 1-15.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
- Tentang Penulis
- Artikel Lainnya
Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya (Unsri)
