Di tengah gejolak masalah iklim seperti banjir bandang, gelombang panas yang ekstrim, dan cuaca yang tidak menentu, film Geostorm bukan sekedar hiburan tapi cerminan dari kegagalan dalam menghadapi krisis iklim.
Film itu memang menampilkan berbagai bencana perubahan iklim dan teknologi canggih yang mengatasi krisis iklim, namun film yang disutradarai Dean Devlin ini memiliki pesan penting di mana ancaman terbesar bagi bumi bukanlah alam, melainkan permainan politik untuk kepentingan pribadi.
Ketika para ilmuwan berjuang menyampaikan urgensi perubahan iklim, pemerintah justru sibuk berdebat soal kepentingan nasional, kekuasaan, dan citra politik.
Geostorm menegaskan apa yang kini terjadi di realita, bahwa bahkan di tengah bencana global, manusia masih kesulitan dalam menempatkan keselamatan bersama diatas ego pribadi.
Film Geostorm memberikan gambaran realistik dengan kondisi yang sedang dihadapi saat ini, di mana ketika dunia membangun sistem satelit pengendali iklim bernama Dutch Boy untuk mengatasi bencana iklim ekstrim yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.
Namun teknologi Dutch Boy justru disabotase dan dimanfaatkan oleh aktor politik sebagai alat kekuasaan.
Dari awal film sudah diperlihatkan bagaimana kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan keselamatan masyarakat internasional, di mana Jake Lawson, pencipta sistem Dutch Boy dipecat oleh senator Amerika Serikat, dan proyek miliknya akan diserahkan ke komite internasional.
Namun sebelum diserahkan ke komite internasional, Dutch Boy menunjukan gejala-gejala kerusakan pada sistem internal yang menimbulkan bencana di beberapa wilayah seperti Afganistan dan Hongkong.
Setelah Jack dipanggil kembali untuk memeriksa sistem ciptaannya, Jake menemukan bahwa ancaman terbesar bukanlah iklim itu sendiri, melainkan manipulasi politik yang berusaha menjadikan bencana alam sebagai senjata politik.
Lagi-lagi film ini memunculkan pesan bahwa kepentingan politik dapat mengalahkan kerja sama global bahkan teknologi canggih sekalipun.
Pesan film Dutch Boy sangat sesuai dengan apa yang sedang dialami umat manusia saat ini. Bencana alam banjir bandang yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi bukti nyata bencana yang dihadapi umat manusia.
Menurut laporan terbaru dari detikNews, banjir bandang yang menimpa 3 provinsi di pulau Sumatera sudah memakan 964 korban jiwa dan 264 orang dinyatakan hilang per 9 Desember 2025.
Bencana ini menjadi sorotan bagi banyak pihak, tidak hanya masyarakat domestik, melainkan masyarakat dan pemerintah internasional.
Namun sangat disayangkan bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra tidak ditetapkan pemerintah sebagai status bencana nasional.
Baca Juga: Banjir Bandang Aceh: Antara Alam, Kebijakan, dan Tanggung Jawab
Menanggapi bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani bencana, sejauh ini pemerintah memberikan respon seperti operasi evakuasi yang cepat dikoordinasikan juga penyediaan bantuan logistik dan finansial.
Bantuan logistik dan finansial yang diberikan pemerintah dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran, di mana setiap kabupaten/kota menerima bantuan langsung yang nilainya dinaikkan oleh Presiden Prabowo menjadi Rp4 miliar per daerah.
Sebagai daerah paling terdampak, Aceh dikirimkan bantuan finansial sebesar Rp20 miliar (Anggrainy, 2025), ada juga bantuan sebesar Rp1,25 juta perbulan untuk mahasiswa korban bencana yang diberikan oleh Wamendikti Saintek, Fauzan (Kaltim Today, 2025).
Bisa dilihat bahwa pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan finansial untuk menyikapi bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera.
Namun banyak kritik dan komentar yang dilontarkan ke pemerintah khususnya mengenai penyebab bencana alam banjir dan longsor di Sumatra, di mana banyak tanggapan yang mempermasalahkan ekspansi sawit dan konversi lahan yang didorong oleh kebijakan perizinan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan politik pemerintah seperti pemberian izin, prioritas investasi dan penegakan menciptakan kerentanan saat hujan ekstrim datang, yang dapat menghasilkan banjir dan longsor yang jauh lebih parah dari yang semestinya.
Menurut riset Sawit Watch, luas tutupan sawit di Pulau Sumatra sudah mencapai 10,70 juta hektar, yang di mana sudah melewati “batas atas sawit” sebesar 10,69 juta hektar.
Artinya, ekspansi tidak berdasarkan kelayakan ekologis, tetapi berdasarkan izin dan regulasi yang pada akhirnya adalah hasil kebijakan dan keputusan politik.
Kebijakan dan keputusan politik disahkan bukan tanpa sebab, kebijakan dan keputusan politik merupakan adopsi dari kepentingan politik.
Pemerintah berusaha memperluas perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi di tiap daerah.
Ekspansi perkebunan kelapa sawit dibingkai sebagai peningkatan ekonomi yang dilakukan tanpa memperhitungkan daya dukung ekologis.
Sehingga deforestasi besar-besaran menciptakan kondisi “siap bencana”, yang dimana sumber bencana yang muncul tidak hanya bencana tunggal tapi hilangnya tutupan hutan yang dapat menurunkan kapasitas DAS menyerap air, ekspansi sawit di lereng yang bisa mempercepat aliran permukaan, pembangunan jalan korporasi yang membuka jalur air baru secara tidak alami, dan pembukaan lahan luas yang memperbesar resiko longsor.
Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan kejadian tanpa sebab, melainkan akibat dari keputusan tata guna lahan dari pemerintah uang secara sadar dilakukan selama bertahun-tahun.
Film Geostorm pada dasarnya menggambarkan sebuah dunia yang dihancurkan bukan oleh alam, tetapi oleh kegagalan manusia dalam mengelola risiko iklim, terutama ketika keputusan politik lebih dominan daripada pengetahuan ilmiah.
Jika dianalisis secara realistis, alur film tersebut memiliki kemiripan yang kuat dengan kondisi di Sumatra saat ini, di mana bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya hasil dari cuaca yang ekstrim, tapi juga akibat dari kerusakan sistem ekologis yang diciptakan oleh kebijakan manusia yang berangkat dari kepentingan pribadi.
Dalam film ini, sistem pengendali cuaca Dutch Boy gagal karena dipolitisasi dan dijadikan alat kekuasaan, sehingga bencana besar tidak dapat dihindarkan.
Pola yang sama terjadi di Sumatra, di mana deforestasi masif yang lebih dari 1,4 juta hektar dalam satu dekade, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang melebihi batas ekologis, serta pengabaian peringatan ilmiah tentang daya dukung DAS dan hutan menunjukan bahwa keputusan politik dan kepentingan ekonomi telah lama mengesampingkan prinsip kehati-hatian ekologis.
Ketika pemerintah memprioritaskan ekspansi perkebunan sawit demi pertumbuhan ekonomi, fungsi hutan sebagai penahan air, pengendali erosi, dan stabilisator iklim mikro hilang secara struktural.
Akibatnya, ketika hujan ekstrem datang, masyarakat yang tinggal di hilir sungai dan lereng bukit menanggung dampak yang tidak pernah mereka ciptakan.
Sama seperti pada film Geostorm dimana bencana yang terjadi bukan sebuah kecelakaan alam, melainkan hasil dari kerusakan sistem yang kita biarkan berlangsung melalui kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
Dengan demikian, film Geostorm bukan sekedar hiburan fiksi ilmiah, melainkan sebuah metafora yang relevan ketika politik mengabaikan sains dan merusak keseimbangan alam, maka bencana besar bukan hanya mungkin tapi pasti terjadi, dan rakyatlah yang menjadi korban pertamanya.
Penulis: Josua Oscar Ponamon (372024027)
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
