Abstrak
Penggusuran permukiman di bantaran sungai merupakan salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengurangan banjir dan penataan ruang kota.
Namun, kebijakan ini sering memunculkan konflik sosial, kritik mengenai keadilan prosedural, serta pertanyaan mengenai pemenuhan hak asasi manusia terhadap hunian layak.
Jurnal ini menganalisis dinamika kebijakan penggusuran bantaran sungai di Jakarta, mencakup latar belakang kebijakan, proses implementasi, dampak sosial-ekonomi, serta tinjauan kritis dari perspektif tata kelola dan hak warga.
Pendahuluan
Jakarta merupakan kota padat penduduk yang menghadapi persoalan klasik berupa banjir, pertumbuhan permukiman informal, serta keterbatasan ruang urban.
Salah satu titik krusial adalah permukiman di bantaran sungai seperti Ciliwung, Cakung, Angke, dan Pesanggrahan.
Pemerintah memandang keberadaan permukiman informal sebagai penghambat normalisasi sungai, sehingga dilakukan penggusuran untuk membuka ruang hijau, jalur inspeksi, dan proyek normalisasi/naturalisasi sungai.
Kendati demikian, langkah penggusuran menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi kebijakan, bentuk relokasi, hingga dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi warga.
Latar Belakang Kebijakan
1. Urbanisasi dan pertumbuhan permukiman informal
Pertumbuhan penduduk Jakarta tidak sebanding dengan penyediaan hunian terjangkau. Akibatnya, bantaran sungai menjadi lokasi alternatif bagi warga berpenghasilan rendah untuk bermukim.
2. Risiko banjir dan proyek penanggulangan
Bantaran sungai dipandang sebagai area kritis yang harus bebas bangunan agar:
- meningkatkan kapasitas tampung aliran,
- memungkinkan akses alat berat,
- memperluas ruang hijau sebagai serapan air.
3. Kerangka hukum
Regulasi yang sering dijadikan dasar:
- UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 11/1974 tentang Pengairan (dan turunannya)
- Pergub mengenai zonasi bantaran sungai
Namun, aturan ini sering diperdebatkan akibat kurangnya transparansi dalam menyatakan status lahan dan prosedur pemindahan warga.
Metode
Artikel ini menggunakan metode kajian literatur dan analisis kebijakan. Sumber berasal dari laporan NGO, akademik, penelitian urbanisasi, serta dokumen pemerintah.
Pembahasan
1. Proses Penggusuran dan Implementasinya
Dalam banyak kasus, proses penggusuran di Jakarta meliputi:
- pemberian surat peringatan bertahap,
- pendataan warga,
- penawaran relokasi (umumnya ke rumah susun sewa),
- eksekusi oleh Satpol PP dan aparat kepolisian.
Namun beberapa studi menemukan bahwa warga sering mengalami:
- kurangnya komunikasi transparan,
- ketidakjelasan status kepemilikan lahan,
- minimnya waktu persiapan pindah.
2. Dampak Sosial Ekonomi bagi Warga
Dampak yang sering ditemukan:
- Kehilangan mata pencaharian, terutama bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, pemulung, atau buruh harian. Lokasi rusun yang jauh dari pusat ekonomi memperburuk kondisi.
- Pecahnya jaringan sosial seperti tetangga dan kerabat, yang penting untuk keamanan dan ekonomi.
- Biaya hidup lebih tinggi di rusun (listrik, air, sewa).
- Adaptasi lingkungan yang tidak mudah, terutama bagi keluarga dengan anak kecil dan lansia.
3. Tinjauan Keadilan Prosedural
Dari perspektif hak asasi manusia, penggusuran harus:
- melalui konsultasi publik,
- memberikan alternatif hunian layak,
- memastikan perlindungan kelompok rentan,
- memberikan kompensasi atau relokasi yang memadai.
Di Jakarta, beberapa kasus dipuji karena memberikan rusun yang layak, namun lainnya dikritik karena kurang melibatkan warga dalam perencanaan
4. Pendekatan Normalisasi vs Naturalisasi
Dua pendekatan penataan sungai:
- Normalisasi: pengerukan, betonisasi, dan pelebaran sungai (umumnya lebih banyak penggusuran).
- Naturalisasi: penghijauan dan pemulihan ekosistem, dengan potensi lebih kecil memerlukan relokasi paksa.
Perdebatan ini mencerminkan perbedaan visi antara pemerintahan sebelumnya dan saat ini, serta menjadi bahan diskusi urban planning.
Baca Juga: Urbanisasi Pembangunan Berkelanjutan di Kota dan di Desa
Kesimpulan
bantaran sungai di Jakarta merupakan kebijakan kompleks yang melibatkan aspek penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan hak sosial ekonomi warga.
Walaupun tujuan pengurangan banjir dan penataan kota adalah sah, implementasi sering menghadapi tantangan berupa konflik sosial, keadilan prosedural, dan penurunan kualitas hidup warga terdampak.
Kebijakan yang lebih humanis, partisipatif, dan berbasis solusi jangka panjang (seperti penataan in-situ, peningkatan hunian terjangkau, dan pendekatan naturalisasi) diperlukan agar penataan sungai tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berlarut.
Penulis: Adistie Dwi Amalia
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Dosen Pengampu: Dian Eka Prastiwi
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
