Kecerdasan Buatan Melesat, Hukum Tak Kunjung Pesat: Apa yang Harus Dibenahi?

Munculnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI) kini terasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Teknologi ini menghadirkan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, mulai dari pencarian informasi hingga riset ilmiah.

Namun, di balik manfaatnya, AI juga menimbulkan pertanyaan besar: apakah ia akan menjadi berkah bagi peradaban, atau justru ancaman bagi masa depan manusia?

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?

Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Chat WA Kirim Email

Di satu sisi, AI membantu manusia bekerja lebih efisien. Di sisi lain, penyalahgunaannya menimbulkan tantangan serius dalam aspek hukum, etika, hak cipta, dan tanggung jawab sosial. Sayangnya, hukum di Indonesia belum sepenuhnya siap menjawab tantangan tersebut.

Mengapa Aturan untuk AI Sangat Penting

Kecerdasan buatan menawarkan potensi besar, tetapi tanpa regulasi yang jelas, ia juga dapat menimbulkan kerugian. Aturan hukum penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan teknologi ini.

Kasus deepfake misalnya, telah merusak reputasi banyak orang karena digunakan untuk pelecehan atau penyebaran konten bermuatan SARA. Selain itu, AI sering dimanfaatkan untuk memodifikasi karya orang lain tanpa izin, menimbulkan persoalan hak cipta dan keadilan digital.

Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan AI.

Baca Juga: Kecerdasan Buatan (AI) dalam Bayang Keamanan Dunia: Perlukah Regulasi Global yang Lebih Kuat?

Kasus Nyata: Penyalahgunaan AI di Dunia Pendidikan

Salah satu contoh penyalahgunaan teknologi AI terjadi di Universitas Udayana, Bali. Seorang mahasiswa berinisial SLKDP terbukti melakukan pelecehan seksual digital dengan memanfaatkan BOT berbasis AI di Telegram.

Pelaku mengambil tangkapan layar dari akun Instagram korban tanpa izin, lalu mengeditnya menjadi foto tidak senonoh menggunakan teknologi deepfake. Kasus ini menimbulkan dampak besar bagi puluhan korban dan menjadi perhatian serius pihak kampus.

Berdasarkan hasil investigasi tim etik fakultas dan Satgas PPKS, pelaku dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sesuai Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 605/UN14/HK/2025. Kasus ini menjadi peringatan bahwa AI tanpa pengawasan bisa digunakan sebagai alat kekerasan dan pelecehan.

Kelemahan Regulasi dan Ketertinggalan Hukum

Meskipun teknologi AI berkembang pesat, aturan hukumnya di Indonesia masih tertinggal. Hingga kini belum ada undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur AI.

Regulasi yang ada hanya tersebar di beberapa peraturan seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang belum cukup menjawab kompleksitas persoalan AI.

Akibatnya, banyak kasus seperti deepfake, pencurian karya, hingga penipuan digital berakhir tanpa kejelasan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah cepat pemerintah dalam merancang regulasi yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan masyarakat.

Baca Juga: Ketika Manusia Dikendalikan oleh Teknologi Terbarukan: AI Mulai Menguasai Sektor Industri Kreatif

Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan AI

Penggunaan AI harus didasari prinsip etika seperti keadilan, transparansi, privasi, dan akuntabilitas. Tanpa prinsip tersebut, AI berpotensi memperkuat diskriminasi dan pelanggaran privasi. Karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat, audit independen, dan standar etika yang wajib diikuti oleh pengembang maupun pengguna.

Pendidikan dan pelatihan etika digital juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi ini. Dengan penerapan regulasi dan etika yang kuat, AI dapat berkembang secara aman, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Makna yang Dapat Diambil

Kecerdasan buatan adalah hasil inovasi manusia, tetapi tanpa kendali hukum dan moral, ia bisa menjadi ancaman baru bagi kemanusiaan. Indonesia perlu segera membangun regulasi komprehensif yang mengatur pengembangan dan penggunaan AI secara etis.

Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, pengembang, dan masyarakat, AI dapat menjadi alat kemajuan—bukan sumber masalah—bagi peradaban.

Penulis:
1. Samuel Mikhael Simanjuntak (2504551397)
2. Ni Wayan Juli Lestari (2504551407)
3. Aurim Honglastua Sinaga (2504551410)
4. Blanchart Antonio (2504551414)
5. Nandana Khrisna (2504551421)
6. Ni Nyoman Krisna Ayu Candika Kumara (2504551429)
7. Pande Wayan Perasetia Cahyani (2504551430)
8. Ni Komang Wiwin Kusumadewi (2504551432)
Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Udayana