Masalah Utama dalam Politik Modern
Era digital dan media sosial telah membawa pengaruh besar terhadap demokrasi di Indonesia, menciptakan tantangan baru dalam ranah politik.
Masalah utama yang muncul adalah dominasi trik politik strategi komunikasi yang lebih fokus pada viralitas, efek dramatis, dan sensasi sementara daripada ide dan visi jangka panjang yang penting.
Fenomena ini tidak hanya mengubah cara pemilih berinteraksi dengan politik, tetapi juga berisiko merusak kualitas demokrasi dan pembangunan nasional.
Politik yang mulia seharusnya membebaskan publik untuk memilih berdasarkan pertimbangan rasional terhadap gagasan-gagasan besar dan rencana kerja calon pemimpin.
Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa gimmick dan strategi viral yang menargetkan impuls emosional dan perhatian sesaat lebih mendominasi kampanye dan komunikasi politik, terutama yang mengincar pemilih muda di media sosial.
Hal ini tidak tanpa dampak serius bagi kualitas demokrasi dan arah kebijakan publik.
Secara terminologi, gagasan (visi jangka panjang) adalah kebijakan yang memerlukan pelaksanaan selama beberapa tahun, berdampak pada struktur sosial-ekonomi, dan sering kali tidak populer secara langsung (contohnya, reformasi pajak, pendidikan vokasi, atau kebijakan energi terbarukan).
Gimmick Politik (Viralitas) merujuk pada aksi, pernyataan, atau konten yang dirancang untuk dengan cepat menarik perhatian publik dan media, seringkali bersifat emosional, personal, atau kontroversial, tetapi memiliki sedikit substansi kebijakan (contohnya, prank politik, tarian di TikTok, atau janji populis yang tidak realistis).
Masalah pokok yang timbul adalah mengapa politik modern, yang seharusnya berlandaskan ide dan program kerja, kini berubah menjadi ajang pertempuran gimmick.
Analisis tentang pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat, mutu kepemimpinan, dan masa depan negara menjadi sangat penting.
Situasi dan Fakta: Dominasi Gimmick di Pemilu 2024
Data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa 55% pemilih di Pemilu 2024 adalah generasi muda yang sangat bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi politik, di mana 78% menggunakan platform ini sebagai sumber utama (Litbang Kompas).
Dengan demikian, media sosial menjadi arena utama untuk berkampanye dengan berbagai strategi gimmick yang dibuat untuk menarik perhatian, seperti joget viral, meme, salam khas, atau aksi dramatis yang mudah menyebar dengan cepat.
Contohnya, gimmick “gemoy” yang dibawa oleh beberapa calon dan pendukungnya berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Dengan metode ini, calon pemimpin tidak hanya menonjol melalui gagasan substansial, tetapi juga melalui kemampuan untuk memproduksi konten yang menarik dan viral (Firawati, n.d.).
Studi juga menunjukkan bahwa debat politik, yang seharusnya menjadi tempat penyampaian visi dan misi, seringkali kalah efeknya dibandingkan dengan gimmick yang bersifat menghibur dan mudah diingat.
Dampak Negatif terhadap Demokrasi dan Kepemimpinan
Keberadaan gimmick politik yang dominan memberikan dampak serius terhadap mutu demokrasi. Pemilih lebih condong memilih berdasarkan citra dan sensasi yang ditawarkan oleh gimmick, daripada analisis rasional terhadap program kerja dan visi calon.
Akibatnya, fungsi demokrasi sebagai sarana pemilihan yang berlandaskan kualitas dan ide menjadi tergerus. Fenomena ini juga mengakibatkan semakin dalamnya jurang polarisasi dan fanatisme buta yang sering membagi masyarakat.
Kritik yang bersifat membangun terhadap kebijakan yang keliru sering kali direspons dengan penolakan keras karena loyalitas yang fanatik, sehingga ruang publik sebagai forum dialog kritis menjadi lemah (Budiman, 2024).
Lebih jauh, perhatian yang berlebihan terhadap gimmick politik menyebabkan isu-isu krusial seperti kebijakan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan terpinggirkan oleh sensasi sesaat.
Akibatnya, proses pengambilan keputusan di pemerintahan dapat terjebak dalam kebijakan populis yang tidak mendalam dan tidak berkelanjutan.
Dalam situasi ini, rakyat bisa tanpa sadar menjadi korban kejutan kebijakan akibat fokus yang berlebihan pada gimmick tanpa konten (Floretta, 2024).
Secara fundamental, gimmick politik merusak kualitas tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Terdapat poin utama yang menjadi penyebab kerusakan tata kelola pemerintah.
a) Pencairan Kebijakan (Policy Dilution) Karena gagasan tersebut tidak menghasilkan berita utama positif yang instan, politisi yang didorong oleh siklus viralisasi cenderung menjauhi isu-isu kompleks dan memerlukan pengorbanan.
Mereka lebih mengutamakan janji atau program yang sederhana dan populer, meskipun tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Akibatnya, kebijakan publik menjadi superficial, reaktif, dan terpecah-pecah.
Akibatnya, dampak yang ditimbulkan adalah pengeluaran energi serta anggaran negara untuk program-program band-aid (solusi sementara) dan pencitraan (seperti peresmian proyek kecil yang diviralkan), bukannya untuk visi jangka panjang (seperti reformasi struktural dan investasi pada infrastruktur besar).
b) Sinisme dan Kelelahan Pemilih. Ketika politik selalu dipresentasikan sebagai sirkus yang sarat drama dan janji-janjinya tidak pernah terwujud, pemilih menjadi skeptis dan sinis terhadap proses politik dan institusi demokrasi secara keseluruhan.
Mereka merasa tidak ada gunanya mendalami isu atau memilih berdasarkan substansi, karena pada akhirnya semua hanya sekadar pertunjukan.
Akibatnya, kualitas pemilih yang berpartisipasi menurun. Pemilih yang rasional dan terinformasi menarik diri, sehingga ruang publik didominasi oleh kelompok yang mudah dimobilisasi oleh janji populis yang dangkal.
c) Mengutamakan Pencitraan ketimbang Integritas. Politisi modern sering merasa lebih penting terlihat baik (good optics) daripada menjadi baik (good substance).
Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dan sumber daya untuk manajemen citra, media sosial, dan tim buzzer daripada untuk bekerja di lapangan atau merancang undang-undang.
Akibatnya, terbentuklah kepemimpinan palsu (inauthentic leadership) dimana politisi berfungsi sebagai aktor yang memainkan peran, bukan sebagai negarawan yang berkomitmen pada prinsip (Robert M, 2004).
Permasalahan Mendalam: Mengapa Gimmick Mengalahkan Gagasan?
Fenomena ini memiliki beberapa akar penyebab. Yang pertama, perubahan perilaku pemilih yang mencari hiburan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mendorong para politisi untuk memanfaatkan gimmick sebagai sarana komunikasi yang efektif.
Kedua, adanya media sosial menciptakan suasana dimana interaksi yang cepat dan viral lebih dihargai ketimbang konten yang mendalam dan kritis. Ketiga, masyarakat kesulitan membedakan konten substansial dari gimmick semu akibat kurangnya literasi politik dan media.
Terakhir, regulasi yang belum berlaku efektif untuk penggunaan media digital dalam kampanye politik menciptakan peluang bagi penyalahgunaan gimmick tanpa kontrol yang memadai (Utama, 2024).
Baca Juga: Melek Digital, Tapi Gagal Paham Politik: Cermin Demokrasi Anak Muda Hari ini
Solusi dan Upaya Pemecahan Masalah
Agar persoalan dominasi gimmick politik dapat diatasi, pendekatan yang multidimensi sangat dibutuhkan.
- Pendidikan Politik dan Literasi Media
Penguatan literasi politik dan media, terutama di kalangan generasi muda, memungkinkan masyarakat untuk menjadi konsumen informasi yang kritis dan rasional. Materi literasi politik perlu lebih banyak diintegrasikan kedalam kurikulum sekolah dan penyuluhan publik.
- Regulasi dan Pengawasan Media Digital
Pemerintah serta lembaga pengawas perlu menetapkan aturan yang ketat untuk mengatur konten kampanye di media sosial, termasuk sanksi bagi penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik melalui gimmick yang berlebihan.
- Media yang Independen dan Profesional
Media massa seharusnya lebih menekankan substansi dalam laporan politik dan mengurangi perhatian terhadap gimmick yang tidak membantu pemahaman masyarakat. Pemberitaan yang bersifat edukatif dan analitis dapat membantu membentuk opini publik yang lebih rasional.
- Penguatan Kewenangan Lembaga Hukum dan Demokrasi
Penting untuk memastikan independensi dan integritas lembaga demokrasi seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi agar mereka dapat menjaga proses demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan politik pragmatis yang sering menggunakan gimmick sebagai alat manipulasi.
Implikasi Kebijakan dan Sosial ke Depan
Apabila fenomena gimmick politik tidak dikendalikan, dampaknya akan sangat besar bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Esensi demokrasi sebagai mekanisme pemilihan berbasis gagasan dapat terancam hilang.
Kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilihan yang berfokus pada pencitraan dan sensasi cenderung kurang visioner dan tidak responsif terhadap kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Di samping itu, polarisasi politik dapat menjadi lebih tajam dan mengganggu kohesi sosial, serta memperlemah stabilitas nasional.
Orientasi populis yang lebih mengedepankan kepopuleran melalui gimmick daripada substansi program pembangunan akan menyebabkan penurunan kualitas kebijakan publik.
Kesimpulan dan Saran Strategis
Era digital memang menciptakan banyak peluang untuk komunikasi politik yang lebih dinamis dan partisipatif. Namun, tanpa adanya kesadaran, kontrol, dan pendidikan politik yang memadai, politik gimmick dapat menjadi jebakan bagi demokrasi yang sehat.
Semua pihak—termasuk pemerintah, masyarakat, media, dan pendidik—memiliki peran penting dalam mengembalikan politik kepada rel gagasan dan visi jangka panjang.
Diharapkan dengan adanya literasi media dan politik yang baik, regulasi yang ketat, serta lembaga demokrasi yang berintegritas, demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih dewasa dan berkualitas.
Para pemilih perlu bersikap lebih kritis dan rasional dalam menilai calon pemimpin, agar tidak mudah terpengaruh oleh sensasi yang viral, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Penulis: Nopan Damma Pala
Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie
Editor: Fifi Elvira
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Budiman, Y. N. (2024). Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik dan Kekalahan Hukum. In antikorupsi.org. https://antikorupsi.org/id/refleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum
Firawati, R. (n.d.). Gimmick Politik dalam Pilpres 2024: Merinci Strategi, Citra, dan Taktik Menuju Kemenangan. In Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/riafirawati15/657d8f38c57afb437e704ed2/gimmick-politik-dalam-pilpres-2024-merinci-strategi-citra-dan-taktik-menuju-kemenangan
Floretta, J. V. (2024). Berita Pemilu 2024: Banjir Gimik, Kering Substansi. In magdalene.com. https://magdalene.co/story/maraknya-pemberitaan-berbau-gimmick/
Utama, V. R. (2024). Pemilu 2024: Antara Gimmick Kampanye dan Tantangan Demokrasi. In remotivi.or.id. https://www.remotivi.or.id/artikel/857
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
