Pagi masih buta ketika Pak Joko menatap sawahnya yang retak kemarau di pesisir utara Jawa. Dulu sawah ini subur, kini tanahnya payau dan bergaris-garis garam. Petani seperti Pak Joko bukan satu-satunya.
Di banyak wilayah pantai Indonesia, intrusi air laut akibat kenaikan permukaan laut membuat ladang-tanah berangsur menyerah menjadi semacam lahan pasang-surut, atau bahkan mangkrak setelah gagal panen (Karolinoerita dan Yusuf, 2020).
Keadaan ini menyiratkan gejala serius: perubahan iklim yang ekstrem makin mencuci kesuburan tanah. Curah hujan yang tiba-tiba deras mengguyur mengikis lapisan atas tanah dan menggerus unsur hara, sementara musim kemarau panjang dan naiknya air laut meninggalkan residu garam di areal pertanian (Karolinoerita dan Yusuf, 2020). Hasilnya, kualitas tanah menurun drastis, produktivitas lahan pertanian merosot, dan petani kecil terpukul.
Di Indonesia, salinitas adalah “hantu” nyata bagi pertanian padi. Sumberdaya Lahan RI melaporkan bahwa salinitas tanah, yang meningkat seiring naiknya muka laut, telah “mengancam ketahanan pangan”. Salinitas adalah stres abiotik yang mengurangi hasil dan produktivitas tanaman.
Lahan pantai di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, yang semula harapan baru produksi padi, banyak yang beralih fungsi menjadi tambak ikan/ udang atau lahan garam karena petani tak kuasa menghadapi cekaman garam (Karolinoerita dan Yusuf, 2020).
Penelitian memperkirakan ada sekitar 12,02 juta hektar (≈6,2% total daratan) Indonesia yang rentan salinisasi, mayoritas di daerah pesisir. Selain itu, erosi akibat hujan deras dan penebangan hutan membuat lapisan organik hilang, memperlemah kemampuan tanah menahan air dan unsur hara.
Sebagai contoh, riset FAO memperlihatkan bahwa perubahan iklim ekstrem bisa menurunkan hasil panen padi, gandum, dan jagung global sampai 5–10%. Artinya, hasil ladang kita pun ikut tergerus ekstrem cuaca.
Penurunan kualitas tanah akan segera berdampak pada ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Jika sawah tak lagi produktif, pasokan bahan pangan lokal menyempit. Padahal Indonesia belum sepenuhnya lepas dari beban gizi.
Menurut data Kementerian Kesehatan 2023, prevalensi stunting (anak pendek akibat gizi buruk) sekitar 21,5% (Kementerian Kesehatan, 2024). Dengan situasi ini, perubahan iklim bisa memperparah krisis gizi.
Kekeringan panjang misalnya dapat mengganggu panen petani kecil, mendorong kenaikan harga pangan, dan memaksa keluarga membeli makanan kurang bergizi. Anak-anak balita yang sudah kekurangan gizi kemudian menghadapi risiko kesehatan tambahan.
Dari perspektif keamanan manusia (human security), krisis pangan karena tanah terdegradasi dapat memicu ketidakstabilan sosial. Ketika warga tak lagi merasa aman atas kebutuhan dasarnya–makanan, air, tempat tinggal– fondasi sosio-politik rentan goyah.
Di Jawa Utara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan sekitar 199 ribu orang terdampak langsung banjir rob dan abrasi karena muka laut naik. Sementara di Nusa Tenggara Timur, kekeringan ekstrem sudah memaksa ribuan keluarga merantau ke kota mencari penghidupan baru.
Migrasi paksa seperti ini memberi tekanan ekonomi dan sosial di daerah tujuan, sekaligus “menguras” sumber daya manusia produktif di desa asal.
Di tingkat global, banyak ilmuwan mengingatkan bahwa krisis iklim tidak memicu konflik baru sendirian, tetapi memperkuat penyebab konflik—misalnya kemiskinan dan kelaparan—yang bahkan bisa melintas batas negara.
Baca Juga: Menjaga Pangan di Tengah Badai: Strategi Adaptasi Petani Kecil terhadap Perubahan Iklim
Konteks geopolitik Asia Tenggara juga perlu diwaspadai. Negara-negara delta sungai seperti Bangladesh atau Vietnam pun sudah terserang salinitas, menunjukkan bahwa masalah tanah kini isu regional.
Kelangkaan pangan di satu negara bisa meningkatkan daya tarik konflik dan polarisasi, misalnya sengketa lahan atau konflik antarkelompok untuk sumber daya.
Bahkan, laporan Bank Dunia memperkirakan puluhan juta penduduk Asia (termasuk Indonesia) akan bermigrasi secara internal karena kekeringan atau banjir sebelum 2050. Fenomena ini bisa memicu friksi baru yang memerlukan kerjasama internasional.
Pada akhirnya, kekurangan makanan dan gizi dapat diartikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional, yang menghubungkan masalah lingkungan dengan stabilitas politik.
Mengingat dinamika ini, Indonesia perlu berefleksi dan bertindak proaktif. Langkah rehabilitasi lahan pantai yang terkena salinitas, seperti sistem irigasi pintar dan penggunaan varietas padi toleran garam, perlu dipacu.
Upaya konservasi lahan dan penghijauan (restorasi lahan rusak) juga penting untuk mengurangi erosi dan menambah bahan organik tanah.
Di level gizi, diversifikasi pangan dan program bantuan nutrisi harus diperkuat, terutama di wilayah paling rentan. Pendekatan keamanan manusia menuntut kolaborasi multi-sektor: kebijakan iklim yang inklusif, pertanian tahan iklim, serta kerja sama internasional dalam pertanian berkelanjutan.
Jika upaya serupa dapat dilakukan, maka iklim yang tengah berubah bukan hanya menjadi momok, melainkan pemacu inovasi ketahanan pangan.
Penulis: Nadine Rizky Fitriniar
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Aktif juga di organisasi AIESEC in UIN Jakarta
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
