Mengejar Standarisasi Akademik, Mengabaikan Asesmen Karakter

Wajah pendidikan Indonesia kembali menoleh ke belakang demi melangkah ke depan. Keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen penilaian standar nasional telah memicu gelombang diskursus di berbagai lini—mulai dari ruang guru hingga meja redaksi media massa.

Secara pragmatis, kebijakan ini lahir sebagai jawaban atas tantangan objektivitas nilai rapor yang beberapa tahun terakhir dianggap mengalami fenomena “inflasi” demi memuluskan langkah siswa dalam proses seleksi. Di atas kertas, TKA hadir sebagai instrumen meritokrasi yang menjanjikan keadilan melalui data terstandar. Namun, di balik keriuhan angka tersebut, terselip sebuah paradoks yang kian menganga: jika negara begitu berkomitmen menstandarisasi kecerdasan kognitif melalui TKA, mengapa dimensi karakter, akhlak, dan nilai spiritual—yang menjadi ruh Pendidikan Agama serta Pancasila—seolah belum mendapatkan porsi perhatian yang setara dalam sistem asesmen nasional?

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?

Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Chat WA Kirim Email

Ketimpangan Peta Jalan Pendidikan

Ketimpangan ini mengonfirmasi kekhawatiran bahwa dalam peta jalan pendidikan kita, aspek “menjadi pintar” memiliki alat ukur yang sangat presisi, sementara upaya “menjadi manusia berkarakter” sering kali dibiarkan tanpa panduan asesmen yang kuat. Sesuai mandat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bertugas membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Namun, di tengah dominasi standarisasi akademik, pendidikan karakter kini terjepit dalam rutinitas asesmen yang kognitif-sentris.

Logika TKA: Antara Keadilan dan Pilihan Selektif

Kembalinya TKA pada tahun 2026 didasari kebutuhan mendesak akan data individu yang objektif. Pasca-penghapusan Ujian Nasional, sistem kita maengandalkan Asesmen Nasional (AN) yang lebih fokus pada pemetaan kualitas sekolah daripada kemampuan individu siswa. Akibatnya, muncul fenomena “inflasi nilai” di sekolah-sekolah agar siswa mereka lebih kompetitif dalam seleksi masuk perguruan tinggi.

TKA hadir untuk mengembalikan marwah objektivitas tersebut. Dengan tes terstandar, setiap individu diukur dengan “penggaris” yang seragam. Namun, validitas akademik ini membawa tantangan psikologis: siswa cenderung melakukan “pilihan selektif”. Pelajaran yang tidak masuk dalam radar “tes penentu” berisiko dianggap sebagai pelengkap semata. Di sinilah letak kerawanan bagi Pendidikan Agama dan Pancasila. Jika sistem penghargaan hanya berbasis angka kognitif, maka nilai-nilai karakter dikhawatirkan akan kehilangan urgensinya di ruang kelas.

Baca juga: Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa: Fondasi Generasi Beradab dan Berdaya Saing

Perangkap Kognitif dalam Pendidikan Karakter

Secara praktis, Pendidikan Agama dan Pancasila sering kali masih terjebak dalam paradigma “pengetahuan tentang nilai” (knowledge about values) daripada “perwujudan nilai” (living the values). Siswa lebih banyak diuji seberapa hafal mereka terhadap teks suci atau simbol negara secara teoretis, sementara aspek kejujuran, empati, dan integritas sering kali dinilai secara formalitas atau subjektif.

Ketika sistem nasional memperkuat TKA yang berbasis logika kognitif, pendidikan karakter berisiko berubah menjadi sekadar mata pelajaran “hafalan”. Dampaknya, kita mungkin melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun mengalami moral decoupling—kondisi di mana pengetahuan moral tidak berbanding lurus dengan tindakan nyata di masyarakat.

Menagih Janji UU Sisdiknas

UU Sisdiknas meletakkan aspek iman, takwa, dan akhlak mulia pada urutan terdepan tujuan pendidikan nasional. Namun, muncul pertanyaan kritis: mengapa instrumen negara seperti TKA hanya berfokus mendalam pada poin “berilmu” dan “cakap”? Jika kita mampu menciptakan algoritma canggih untuk memprediksi logika melalui TKA, seharusnya kita pun mampu mengembangkan instrumen saintifik untuk mengamati perkembangan karakter melalui penilaian diri (self-assessment) maupun penilaian antar-teman (peer-assessment).

Langkah Strategis: Redesain Asesmen yang Inklusif

Untuk menjawab paradoks ini, diperlukan langkah transformatif:

1. Penguatan Portofolio Karakter: Mengembangkan instrumen yang merekam kontribusi sosial siswa secara longitudinal, bukan sekadar ujian tunggal.

2. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan platform digital untuk mengumpulkan masukan terstruktur dari lingkungan sosial mengenai perilaku siswa guna mengurangi subjektivitas.

3. Integrasi dalam Seleksi Nasional: Skor capaian karakter seharusnya disandingkan dengan skor akademik (TKA) dalam proses seleksi jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Baca juga: Pendidikan Karakter di Era Digital

Kesimpulan

Kembalinya TKA merupakan langkah beralasan untuk menegakkan integritas akademik. Namun, fokus berlebihan pada kognitif tanpa memperbaiki sistem asesmen karakter adalah ketimpangan yang harus segera dikoreksi. Kita tidak boleh hanya menjadi bangsa yang mahir mengukur kecerdasan otak, namun abai pada pembinaan hati. Tanpa keseimbangan, pendidikan hanya akan mencetak lulusan yang kompeten secara teknis, namun kehilangan jati diri sebagai manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila.