Sebagai mahasiswa yang tumbuh dalam semangat demokrasi dan keadilan wilayah, saya merasa prihatin dan terusik oleh polemik hilangnya empat pulau dari wilayah administratif Aceh. Kasus ini bukan hanya mencerminkan ketidak teraturan sistem birokrasi pemetaan di Indonesia, tetapi juga menyingkap wajah ketimpangan struktural antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya pulih sejak reformasi.
Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, yang selama ini secara geografis, historis, dan kultural berada dalam wilayah Aceh Singkil, kini secara tiba-tiba masuk dalam administrasi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, melalui sistem Informasi Geospasial Kemendagri tanpa proses dialog dan transparansi.
Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena Aceh adalah wilayah yang memiliki status kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki.
Dalam konteks ini, Aceh tidak hanya berhak menentukan struktur pemerintahannya secara otonom, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya dengan partisipasi penuh. Maka, setiap tindakan administratif yang menyangkut batas teritorial Aceh seharusnya melibatkan Pemerintah Aceh secara formal dan substansial. Ketika hal itu tidak dilakukan, seperti dalam kasus empat pulau ini, pertanyaan besar pun muncul: apakah ini kelalaian administratif atau bentuk pengingkaran terhadap semangat perjanjian damai?
Di tengah gembar-gembor digitalisasi birokrasi dan pemutakhiran data spasial nasional, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG) justru menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya kontrol atas dampak sosial-politik dari keputusan teknokratik mereka.
Baca Juga: Politik Syariah di Aceh: Antara Identitas dan Kepentingan
Data spasial bukan sekadar urusan koordinat dan garis batas, melainkan menyangkut identitas masyarakat, legalitas pemerintahan lokal, dan kedaulatan administratif yang dijamin konstitusi. Menyerahkan kedaulatan spasial hanya pada perangkat sistem tanpa melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah adalah pengkhianatan terhadap prinsip otonomi daerah.
Lebih jauh, tindakan ini seolah membuka kembali luka lama masyarakat Aceh terhadap praktik sentralistik yang selama masa Orde Baru menyingkirkan aspirasi lokal demi kepentingan kekuasaan elite pusat. Kasus hilangnya empat pulau ini mengindikasikan bahwa sistem politik Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan semangat desentralisasi.
Pemerintah pusat masih memegang otoritas dominan atas wilayah-wilayah pinggiran, terutama yang secara historis memiliki rekam jejak konflik, seperti Aceh dan Papua. Dengan demikian, hilangnya empat pulau ini bukan hanya soal salah peta, melainkan juga menunjukkan adanya potensi “salah politik” yang harus diwaspadai.
Dalam pandangan hukum tata negara, pemindahan batas wilayah provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembentukan dan pengubahan wilayah administratif harus melalui persetujuan DPR dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Aceh Hari Ini: Ke Mana Arah Syariat?
Artinya, pemindahan empat pulau tersebut seharusnya dibahas secara politis dan terbuka, bukan hanya muncul sebagai “fakta sistem” dalam data daring. Hal ini sejalan pula dengan prinsip good governance yang menjunjung tinggi partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ketegangan akibat persoalan ini telah memunculkan kecurigaan publik terhadap motif di balik pemindahan administratif ini. Apakah ini hanya kesalahan teknis pemetaan? Ataukah ada agenda tersembunyi, seperti pengaruh korporasi tambang, potensi konflik sumber daya laut, atau manuver politik regional menjelang Pilkada dan Pemilu? Jika pemerintah tidak segera menjawab dengan transparan, maka ruang publik akan terus dipenuhi spekulasi yang bisa berujung pada ketidakpercayaan terhadap negara dan instabilitas sosial di daerah.
Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa polemik ini bukan hanya ujian bagi Aceh, tetapi ujian bagi integritas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Di tengah upaya membangun rekonsiliasi pasca-konflik dan memperkuat persatuan nasional, kasus seperti ini bisa menjadi bara dalam sekam.
Jika persoalan ini terus diabaikan, maka kepercayaan Aceh terhadap Jakarta akan kembali goyah, dan itu berbahaya bagi masa depan NKRI. Sudah sepatutnya pemerintah pusat turun langsung, membuka ruang dialog publik, dan segera melakukan audit peta serta revisi administratif berdasarkan data historis dan aspirasi rakyat.
Baca Juga: Pembangunan Jalan Penghubung Trumon-Aceh Singkil Percepat Laju Perekonomian Masyarakat
Ke depan, saya berharap pemerintah pusat tidak lagi gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kedaulatan wilayah daerah, apalagi daerah dengan status otonomi khusus seperti Aceh. Pemutakhiran data spasial harus dilakukan secara demokratis, terbuka, dan partisipatif.
Masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga akademik harus dilibatkan dalam proses verifikasi batas wilayah. Saya juga berharap polemik empat pulau ini menjadi titik balik untuk membenahi tata kelola data geospasial nasional dan memperkuat penghormatan terhadap prinsip otonomi daerah. Aceh bukan sekadar garis peta; ia adalah ruang hidup, identitas, dan sejarah yang tidak bisa dihapuskan hanya dengan klik sistem.
Penulis:
1. Juli Sara Amelia
2. Darma Putra Nasution, S.H.,CPM.
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan S2 Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
