Hak asasi manusia secara universal dapat menjamin hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
Namun, terkadang di kota-kota besar, hak-hak ini secara perlahan namun pasti sedang dilanggar oleh polusi udara yang kronis.
Polusi ini bukan hanya lagi sekedar masalah lingkungan yang tidak nyaman, melainkan sebuah pelanggaran HAM yang masih aktif dan terstruktur yang memangkas harapan hidup warga secara senyap.
Pelanggaran ini dapat menyerang setiap individu tanpa memandang status sosial, dan bersifat berkepanjangan karena dampaknya masuk kedalam tubuh manusia.
Kegagalan ini melanggar kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan tingkat fisik kesehatan fisik dan mental tertinggi.
Pelanggaran yang sering terjadi kepada orang adalah polusi tidak memilih korban, ia menyerang setiap individu yang bernafas di wilayah terdampak tanpa memandang usia, gender, atau status sosial ekonomi setiap individu.
Polusi udara dapat melanggar kewajiban inti dari negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warganya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah ancaman kesehatan yang diketahui.
Kegagalan untuk memperketat standar, menindaklanjuti pencemaran, atau mempercepat energi bersih yang sama berbahaya dengan tindakan kekerasan langsung.
Baca Juga: Polusi Udara dan Dampak Vape pada Remaja Putri di Aceh
Polusi Udara Hak untuk Hidup Sehat
Polusi udara yang memiliki partikel-partikel kecil serta nitrogen dioksida adalah pembunuh yang tak terlihat tetapi mematikan.
Dampak kesehatannya yaitu dapat terkena kedalam tubuh manusia yang dapat menyerang berbagai penyakit kesehatan mampu menembus jauh ke dalam paru-paru, stroke, memasuki aliran darah, gangguan pernafasan dan penyakit jantung.
Ketika kualitas udara berada dibawah batas aman yang direkomendasikan oleh standar ilmiah global secara ilmiah, negara secara langsung gagal melindungi warganya dari ancaman kesehatan yang diketahui.
Kegagalan ini dapat melanggar kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan tingkat kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.
Dampak kesehatan ini adalah manifesting paling jelas dari pelanggaran hak atas kesehatan, karena paparan kronis secara fundamental merusak fungsi organ tubuh dan menurunkan tingkat kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang seharusnya menjadi hak setiap individu.
Kegagalan untuk memperketat standar emisi kendaraan, menindaklanjuti industri pencemar, atau mempercepat transisi energi bersih sama berbahayanya dengan tindakan kekerasan langsung terhadap kesehatan publik.
Keadilan Lingkungan
Pelanggaran ham melalui polusi udara memiliki dimensi keadilan lingkungan yang sangat diskriminasi dan memperparah ketidaksetaraan sosial.
Polusi udara tidak hanya merugikan secara umum, tetapi polusi udara cenderung paling parah menimpa kelompok yang paling parah menimpa kelompok yang paling rentan dan miskin.
Ketidakadilan sosial masyarakat miskin sering kali tinggal di dekat sumber polusi utama, seperti Kawasan industri padat, pembangkit listrik atau jalan raya yang padat, karena alasan keterjangkauan lahan dan ekonomi.
Mereka juga memiliki akses yang lebih kecil terhadap layanan kesehatan berkualitas untuk mengatasi penyakit terkait polusi.
Korban yang rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan pendapatan rendah adalah yang paling menderita.
Mengingat anak-anak yang memiliki saluran pernapasan lebih kecil menghirup udara lebih banyak per kilogram berat badan lebih banyak dari orang dewasa, dan saluran pernafasan mereka masih dalam tahap perkembangan paru-paru secara permanen dan merenggut potensi kualitas hidup generasi penerus.
Polusi udara secara efektif menjadi instrumen yang memangkas potensi dan harapan hidup generasi muda, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Baca Juga: Jakarta dan Darurat Polusi: Solusi atau Hanya Sekedar Ilusi?
Kelalaian Negara dan Prinsip Pertanggung Jawaban
Pelanggaran hak asasi manusia terjadi bukan hanya melalui Tindakan langsung (penyiksaan), tetapi juga melalui kelalaian atau kegagalan negara untuk bertindak melindungi warganya. Dalam kasus polusi udara, kelalaian tersebut terwujud dalam.
Kegagalan Regulasi
Lambatnya negara dalam transisi dari energi kotor (seperti batu bara) menuju ke energi yang bersih, regulasi standar emisi kendaraan yang lemah, atau penegakan hukum tumpul terhadap industri yang melanggar baku mutu lingkungan.
Keterbatasan Transparansi
Kurangnya sistem pemantauan kualitas udara yang real-time, akurat, dan mudah diakses oleh public, yang secara efektif menghalangi warga untuk mengambil tindakan pencegahan atau menuntut keadilan.
Ketika pengadilan di berbagai negara mengakui polusi udara sebagai ancaman hak asasi manusia. Hal itu menunjukkan adanya pengakuan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah, menyelidiki, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan warganya.
Polusi udara adalah silent killer yang bekerja di bawah radar kesadaran publik yang teralihkan oleh isu-isu politik yang lebih bombastis.
Namun, dampaknya terhadap populasi memiskinkan, melemahkan, dan mematikan adalah pelanggaran hak asasi manusia paling nyata dan luas di era modern.
Menganggap bahwa udara bersih sebagai hak asasi manusia adalah langkah penting menuju perubahan kebijakan yang fundamental.
Hal ini menuntut tanggung jawab penuh dari negara dan koperasi untuk mendesak percepatan transisi energi terbarukan, memperketat dan menegakkan standar emisi secara tanpa padang bulu dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap izin pembangunan yang berpotensi memproduksi polusi.
Jika hak untuk bernafas udara bersih tidak dihormati dan di jamin, maka janji kemakmuran dan pembangunan akan menjadi hampa bagi jutaan orang yang paru-parunya setiap hari dipenuhi racun.
Hak untuk hidup yang bermartabat harus dimulai dengan hak untuk menghirup nafas yang bersih.
Baca Juga: Ancaman Polusi Udara: Risiko bagi Kesehatan dan Cara Mengatasinya
Prinsip Kehati-hatian dalam Izin Lingkungan
Prinsip kehati-hatian menekankan bahwa Tindakan pencegahan harus diutamakan meskipun bukti ilmiah mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan belum sepenuhnya konklusif, asalkan terdapat ancaman yang serius atau tidak dapat dipulihkan.
Evaluasi Risiko Penuh
Sebelum memberikan izin pembangunan atau operasi untuk proyek yang berpotensi menimbulkan emisi polusi besar (pembangkit listrik baru atau kawasan industri), negara wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat dan menggunakan teknologi terbaik yang tersedia untuk mitigasi.
Tindakan Antisipatif
Negara tidak boleh menunda regulasi atau penegakan hukum hanya karena industri berdalih ‘belum ada bukti ilmiah yang 100% pasti’ mengenai tingkat keparahan dampak polusi pada kesehatan. Potensi bahaya yang telah teridentifikasi harus segera direspons dengan tindakan pencegahan.
Pengendalian Sumber Bergerak
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kendaraan bermotor memenuhi standar emisi dan mendorong penggunaan transportasi publik berkelanjutan, serta memfasilitasi transisi ke kendaraan listrik.
Inovasi Pemurnian Udara dan Pemantauan
Teknologi Pemurnian Industri
Penggunaan teknologi scrubber dan filter canggih di cerobong asap industri dapat menangkap polutan sebelum dilepaskan ke udara.
Nanoteknologi
Nanomaterial yang memiliki luas permukaan besar sangat efektif dalam memfiltrasi dan mereaksi dengan zat organik berbahaya di udara, menawarkan solusi yang efisien dan ramah lingkungan untuk pengendalian polusi.
Infrastruktur Hijau dan Penghijauan Kota
Penghijauan kota, atau infrastruktur hijau, adalah strategi mitigasi alami yang memainkan peran ganda: menyerap polutan dan meningkatkan kualitas hidup.
Penyerapan Polutan
Pohon dan vegetasi, terutama yang memiliki daun kasar dan luas, dapat bertindak sebagai penyaring alami yang efektif, menangkap partikel-partikel halus pada permukaan daun mereka.
Beberapa jenis pohon juga mampu menyerap gas polutan seperti NO2 dan SO2 melalui stomata daun.
Pembuatan “Koridor Angin”
Perencanaan kota harus memastikan adanya koridor dan ruang terbuka yang memadai untuk memungkinkan sirkulasi dan ventilasi udara, mencegah penumpukan polutan di daerah padat penduduk, dan mempermudah disperse polutan.
Mengintegrasikan infrastruktur hijau ini ke dalam tata ruang adalah tindakan positif negara yang menunjukkan komitmen untuk melindungi hak atas lingkungan yang sehat bagi warganya.
Transportasi Publik dan Zona Emisi Rendah
Prioritas Transportasi Publik Listrik
Investasi harus diprioritaskan untuk mengembangkan sistem transportasi publik massal yang efisien, terintegrasi, dan sepenuhnya bertenaga listrik (bus, KRL, MRT) sehingga menawarkan alternatif yang menarik bagi warganya.
Zona Emisi Rendah
Penerapan di pusat-pusat kota melarang atau membatasi pergerakan kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi tertentu.
Strategi ini secara langsung menargetkan sumber polusi bergerak tertua dan paling kotor, memaksa pemilik kendaraan untuk meningkatkan teknologi atau beralih ke moda transportasi yang lebih bersih.
Jalur Sepeda dan Pejalan Kaki
Menciptakan infrastruktur yang aman dan nyaman untuk berjalan kaki dan bersepeda mendorong transportasi, memberikan manfaat ganda bagi kesehatan publik (melalui udara bersih dan peningkatan aktivitas fisik).
Pajak Polusi dan Mekanisme
Pajak polusi, atau pajak emisi, adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pelaku industri atau produsen atas setiap unit polutan yang mereka lepaskan ke udara.
Menerapkan Prinsip Polluter Pays
Kebijakan ini secara langsung menerapkan prinsip polluter pays principle (prinsip pencemar membayar), di mana pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan (pencemar) harus menanggung biaya pencegahan, pengendalian, atau perbaikan kerusakan tersebut.
Mendorong Inovasi
Dengan membuat polusi menjadi mahal, pajak ini memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih, atau beralih sepenuhnya ke sumber energi terbarukan.
Pendapatan untuk Pajak
Pendapatan yang dihasilkan dari pajak polusi dapat dialokasikan kembali untuk program kesehatan publik, pengembangan infrastruktur transportasi publik yang ramah lingkungan, atau program penghijauan kota, yang merupakan tindakan nyata pemenuhan kewajiban HAM.
Polusi Udara sebagai Ancaman Iklim Ganda
Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global memperburuk kualitas udara lokal. Suhu permukaan yang lebih tinggi akibat perubahan iklim.
Meningkatkan Ozon Permukaan
Panas mempercepat reaksi kimia yang membentuk ozon permukaan, polutan udara berbahaya yang menyebabkan masalah pernafasan.
Memicu Kebakaran Hutan
Meningkatkan kekeringan dan suhu meningkat frekuensi dan intensitas kebakaran hutan, yang melepaskan kabut asap dan partikel halus dalam jumlah besar ke atmosfer.
Karena hubungan timbal balik ini, negara memiliki kewajiban Hak Asasi Manusia yang berlipat ganda, melindungi warga negara dari dampak polusi udara yang terjadi saat ini dan dari konsekuensi perubahan iklim di masa depan yang akan semakin mengancam Kesehatan dan lingkungan hidup.
Tantangan Politik dan Ekonomi
Biaya Transisi Awal yang Tinggi
Pergantian dari infrastruktur energi kotor ke bersih (misalnya, menutup pembangkit batu bara dan membangun fasilitas terbarukan) membutuhkan investasi awal yang besar.
Ketergantungan Bahan Bakar Fosil
Banyak negara berkembang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama dan sumber pendapatan ekspor. Ketergantungan ini menciptakan resistensi struktural terhadap perubahan energi yang radikal.
Tantangan Sosial dan Keadilan Transisi
Keadilan Transisi
Keputusan untuk menutup industri atau pembangkit listrik kotor harus mempertimbangkan nasib para pekerja yang akan kehilangan mata pencaharian.
Transisi yang adil membutuhkan program pelatihan ulang, jaring pengaman sosial, dan investasi pada sektor energi bersih untuk menciptakan lapangan kerja baru, memastikan bahwa mitigasi polusi tidak melanggar hak ekonomi pekerja.
Kepatuhan Publik
Penerapan kebijakan seperti Zona Emisi Rendah atau pengujian emisi kendaraan yang ketat dapat menimbulkan resistensi publik jika tidak di iringi dengan sosialisasi yang baik, insentif, dan dukungan infrastruktur transportasi publik yang memadai.
Inovasi Teknologi Skala Besar untuk Mengatasi Polusi
Menara Pembersih Udara
Menara ini menggunakan teknologi ionisasi atau filtrasi elektrostatik untuk menarik dan menjebak partikel halus dari udara dalam volume besar. Udara yang telah dibersihkan kemudian dilepaskan Kembali ke lingkungan.
Efektivitas dan Keterbatasan
Teknologi ini efektif menciptakan zona udara bersih lokal di taman atau area pejalan kaki, namun tidak dapat menjadi solusi tunggal karena membutuhkan energi besar dan hanya mengatasi polusi di area yang sangat terbatas. Solusi ini paling baik digunakan sebagai intervensi tambahan di polusi.
Baca Juga: Perjuangan Melawan Pencemaran Udara di Malang: Tantangan dan Solusi Menuju Malang Bebas Polusi
Teknologi Udara
Geo-Engineering (rekayasa iklim), meskipun kontroversial, adalah serangkaian teknologi skala besar yang bertujuan untuk memanipulasi lingkungan secara langsung untuk mengurangi polutan atau efeknya.
Penyebaran Garam Laut
Tujuannya adalah menyemprotkan partikel garam laut halus ke udara untuk membuat awan menjadi lebih reflektif terhadap sinar matahari. Meskipun ini terutama solusi iklim, dampaknya juga dapat memengaruhi dinamika polutan udara.
Penyebaran Sulfat
Teknik ini melibatkan penyebaran aerosol ke atmosfer atas untuk memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, meniru efek pendinginan letusan gunung berapi besar.
Ini adalah solusi yang sangat berisiko karena dapat memiliki dampak yang tidak terduga dan tidak adil pada pola cuaca dan ekosistem di seluruh dunia.
Hukum Internasional dan Peran Organisasi Ham
Perjuangan melawan polusi udara sebagai pelanggaran HAM semakin bergeser ke forum-forum hukum dan organisasi internasional, menekan negara untuk bertanggung jawab di luar batas yurisdiksi nasional mereka.
Mekanisme Pelaporan HAM
Pelaporan khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan memainkan peran krusial. Mekanisme ini secara teratur mengeluarkan laporan tematik yang mengaitkan polusi udara dengan pelanggaran hak atas hidup, kesehatan, dan lingkungan yang sehat, memberikan rekomendasi spesifik kepada negara anggota.
Rekomendasi ini sering kali mencakup kewajiban untuk menetapkan standar kualitas udara yang didasarkan pada pedoman ilmiah WHO dan memastikan akses terhadap keadilan dan Ganti rugi bagi korban polusi.
Peran Badan Lingkungan
Badan-badan seperti program lingkungan PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan kerangka kerja ilmiah dan teknis yang digunakan untuk mendefinisikan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh polusi udara.
Data dan standar yang dikeluarkan oleh WHO sering digunakan oleh pengadilan domestik dan internasional sebagai patokan untuk menilai kelalaian negara.
Penggunaan forum internasional ini bertujuan untuk menciptakan tekanan diplomatik dan hukum memaksa negara-negara yang berpolusi, terutama yang gagal menegakkan hukum domestik mereka, untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan standar HAM global.
Baca Juga: Fisika UPN “Veteran” Jawa Timur Berkiprah dalam Pemantauan Kualitas Udara di PT. Freeport Indonesia
Gugatan Strategi
Organisasi lingkungan dan HAM telah menggunakan gugatan strategi untuk memaksa perubahan kebijakan di pengadilan.
Gugatan Warga Negara
Warga negara menggugat pemerintah mereka karena kelalaian dalam mengendalikan polusi udara, menuntut pengadilan mengeluarkan perintah untuk menetapkan rencana aksi yang konkret dan mengikat secara hukum.
Aksi Kelas
Gugatan yang diajukan oleh sekelompok besar korban polusi (misalnya, anak-anak penderita asma) yang menuntut ganti rugi dari industri atau pemerintah.
Keberhasilan kasus-kasus ini tidak hanya memberikan kompensasi kepada korban, tetapi yang lebih penting, menciptakan preseden hukum untuk mengubah kewajiban pemerintah dari sekedar janji politik menjadi kewajiban hukum yang dapat ditegaskan.
Aktivisme berbasis Data
Aktivis dan organisasi nirlaba semakin menggunakan data polusi real-time dari sensor murah dan pemodelan atmosfer untuk menunjukkan secara visual dan tak terbantahkan dampak polusi pada kesehatan masyarakat.
Data yang diverifikasi secara independen ini berfungsi sebagai alat advocacy yang kuat, menantang narasi pemerintah yang mungkin mencoba meremehkan masalah polusi, dan memberdayakan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas.
Tata Kelola Kualitas Udara
Mengatasi polusi udara memerlukan pendekatan tata kelola yang terintegrasi, melibatkan semua tingkat pemerintahan dan sektor.
Tata Kelola Lintas Batas
Polusi udara tidak mengenal batas negara. Kasus kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang disebabkan oleh kebakaran hutan di satu negara dan memengaruhi negara tetangga adalah contoh pelanggaran HAM regional yang menuntut kerja sama dan tata kelola antar-negara.
Perjanjian regional, seperti Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, diperlukan untuk memaksa negara-negara anggota bekerja sama dalam pencegahan dan penindakan sumber polusi yang memiliki dampak regional.
Integrasi Kebijakan
Tata kelola yang efektif menuntut integrasi kebijakan kualitas udara ke dalam kebijakan sektor lain, bukan hanya kebijakan lingkungan.
Integrasi Perencanaan Kota
Kebijakan polusi harus menjadi inti dari perencanaan tata ruang, menentukan lokasi industri, rute transportasi, dan area hijau.
Integrasi Kebijakan Energi
Keputusan investasi energi (misalnya memilih untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin daripada batu bara) harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kualitas udara dan HAM.
Integrasi Kesehatan
Data polusi harus secara rutin dimasukkan ke dalam sistem pemantauan penyakit dan alokasi sumber daya kesehatan, memungkinkan tindakan kesehatan pencegahan yang ditargetkan.
Tata kelola kualitas udara yang kuat, transparan, dan melibatkan multisektor adalah manifestasi dari komitmen negara untuk beralih dari kelalaian menjadi perlindungan aktif terhadap hak asasi manusia warganya, menjadikan udara bersih sebagai prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga: Waspada Polusi Udara! Pembangunan Jalan Lintas Provinsi di Prambanan
Keunggulan Vegetasi dalam Filtrasi Udara
Penelitian ilmiah menggarisbawahi peran penting vegetasi—terutama hutan kota, taman, dan lahan basah—sebagai filter alami:
Deposisi Kering (Dry Deposition)
Permukaan daun, batang, dan ranting berfungsi sebagai perangkap fisik untuk partikel polusi. Partikel halus menempel pada permukaan daun, yang kemudian dicuci oleh hujan atau dihilangkan melalui proses gugur daun.
Penyerapan Gas
Stomata (pori-pori) pada daun menyerap polutan gas seperti ozon selama proses fotosintesis, secara efektif menghilangkan zat-zat berbahaya ini dari atmosfer.
Pengaturan Suhu
Vegetasi mengurangi suhu udara dan tanah melalui naungan dan proses evapotranspirasi. Suhu yang lebih rendah memperlambat pembentukan polutan sekunder yang bergantung pada panas, seperti ozon permukaan, sehingga mengurangi polusi jenis ini.
Perencanaan “Infrastruktur Biru-Hijau”
Solusi terbaik adalah mengintegrasikan ‘infrastruktur biru’ (badan air, sungai, danau) dengan ‘infrastruktur hijau’ (taman dan hutan) dalam perencanaan kota:
Penyangga Vegetasi (Vegetation Buffers)
Menciptakan sabuk hijau tebal di sepanjang jalan raya utama atau di sekitar kawasan industri bertindak sebagai penghalang fisik untuk mencegah polusi menyebar ke area perumahan, melindungi kelompok rentan yang tinggal di dekat sumber polusi.
Ruang Terbuka Hijau
Memastikan persentase yang memadai di perkotaan tidak hanya memberikan fungsi estetika, tetapi merupakan kewajiban fungsional untuk menjaga kualitas udara, mendukung hak warga untuk berekreasi di lingkungan yang aman.
Kegagalan untuk memasukkan secara sistematis dalam perencanaan kota dapat dianggap sebagai kelalaian perencanaan yang secara tidak langsung memperpanjang pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat.
Peran Edukasi dan Kesadaran Publik
Edukasi publik yang efektif mengenai polusi udara adalah pilar penting dalam perlindungan hak asasi manusia, memberdayakan individu untuk mengambil tindakan pencegahan dan menuntut perubahan kebijakan.
Pendidikan Kesehatan Lingkungan
Integrasi dalam Kurikulum
Pendidikan mengenai sumber polusi, dampaknya terhadap kesehatan, dan cara-cara mitigasi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sejak usia dini. Hal ini membentuk kesadaran lingkungan jangka panjang dan menjamin hak anak atas pendidikan lingkungan yang relevan.
Kampanye Kesadaran Publik
Pemerintah dan lembaga kesehatan wajib menjalankan kampanye edukasi yang mudah diakses dan ditargetkan, terutama saat kualitas udara memburuk.
Kampanye ini harus menjelaskan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kelompok yang paling rentan, dan tindakan praktis yang harus diambil (misalnya, penggunaan masker yang tepat, membatasi aktivitas di luar ruangan, dan menghindari pembakaran terbuka).
Baca Juga: Dampak Kebakaran Hutan terhadap Udara
Pemberdayaan Masyarakat
Ketika masyarakat diberikan informasi yang transparan dan alat yang tepat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat:
Pemantauan Udara Warga (Citizen Air Monitoring)
Masyarakat dapat diberdayakan untuk menggunakan sensor kualitas udara low-cost untuk memantau lingkungan sekitar mereka. Data yang dikumpulkan oleh warga ini dapat melengkapi data resmi, mengungkapkan hotspots polusi yang terlewatkan, dan berfungsi sebagai bukti komunitas dalam advokasi.
Partisipasi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Edukasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan proyek-proyek besar, sehingga mereka dapat mempertanyakan dan menantang izin yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Kegagalan negara untuk menyediakan pendidikan dan informasi yang memadai tentang risiko polusi udara dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak procedural warga negara.
Ancaman Tersembunyi: Polusi Udara Dalam Ruangan (Indoor Air Pollution)
Polusi udara sering dianggap sebagai masalah luar ruangan, padahal polusi di dalam ruangan merupakan ancaman kesehatan global yang sangat serius, terutama di negara berkembang, dan seringkali berdampak paling besar pada perempuan dan anak-anak.
Sumber Utama
Pembakaran Bahan Bakar Rumah Tangga
Di banyak rumah tangga miskin, bahan bakar padat seperti kayu bakar, arang, kotoran hewan, atau residu tanaman masih digunakan untuk memasak dan pemanas.
Pembakaran ini melepaskan, karbon monoksida, dan polutan beracun lainnya dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada yang ditemukan di luar ruangan.
Asap Rokok
Merokok di dalam ruangan adalah sumber polutan utama yang diketahui menyebabkan penyakit pada orang-orang di sekitar perokok, melanggar hak mereka atas lingkungan yang aman.
Bahan Kimia Bangunan
Emisi gas dari bahan bangunan, furnitur, karpet, dan pembersih rumah tangga juga berkontribusi pada kualitas udara dalam ruangan yang buruk.
Dampak Kesehatan yang Terlupakan
Karena perempuan dan anak-anak sering menghabiskan lebih banyak waktu di dekat dapur, mereka memiliki risiko paparan tertinggi.
Telah diidentifikasi sebagai penyebab signifikan penyakit pernapasan kronis, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan kematian dini pada anak-anak akibat asap.
Subsidi untuk Kompor Bersih
Pemerintah harus memberikan subsidi dan mempromosikan transisi ke kompor gas atau listrik yang efisien dan bersih.
Peningkatan Ventilasi
Peningkatan standar pembangunan rumah untuk menjamin ventilasi yang memadai.
Indoor Air Pollution (IAP) menunjukkan bahwa hak atas kesehatan harus diperluas untuk mencakup lingkungan pribadi seseorang, dan negara memiliki peran dalam memfasilitasi solusi untuk mengurangi ancaman yang tersembunyi ini.
Penulis: Febi Valentiana
Mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
